FILSAFAT POLITIK ISLAM

Oleh: IMAM WAHYUDDIN

Sebagian orang keliru menganggap politik Islam memperjuangkan syariat Islam dengan pengamalan hukum fikih. Pemaknaan politik yang demikian mengakibatkan ide-ide politik Islam kurang selaras dengan ide-ide politik modern yang lebih adaptif, partisipasif, rasional, dan kontekstual. Ide kekuasaan dalam Islam perlu mendapat penjelasan dan kejelasan agar tidak tergerus reduksi yang normatif dan kaku.

Ushuluddin atau dasar-dasar agama menurut Imam Al-Ghazali ada tiga: ketuhanan, kenabian, dan hari akhir. Selain dari tiga hal tersebut bagian dari furû’ atau partikular dan sifatnya temporal. Dalam bahasa sederhana furû’ adalah wilayah yang masih terbuka kemungkinan untuk berbeda, dalam hal ini politik termasuk wilayah furû’. Kecuali Syi’ah yang menjadikan kepemimpinan (al-imâmah) sebagai salah satu rukun atau dasar agama.

Kekuasaan, siyâsah syar’iyyah, bukan menjadi wilayah ushuluddin. Tidak ada paket baku yang disediakan oleh Nabi. Tidak ada landasan kuat dari nash-nash primer yang menjelaskan detail model kekuasaan. Kekuasaan merupakan produk penalaran dan hasil negosiasi dengan kondisi sosial dimana kekuasaan itu dirumuskan.

Nabi tidak menunjuk Abu Bakar secara resmi mengantikan beliau. Hal ini menjadi bukti bahwa semua urusan politik (pemilihan) diserahkan pada sahabat. Setelah Nabi meninggal, para sahabat langsung bermusyarah memilih pemimpin sendiri. Prihal pergantian kekuasaan dari sahabat Abu Bakar ke Umar ibn Khattab juga berlangsung atas dasar permusyawaratan (al-Qur’an: wa amruhum syûrâ), bukan hasil dari nash al-Qur’an maupun hadits.

Jika diandaikan Nabi tidak meninggalkan warisan politik-teologis, lalu bagaimana memahami politik Islam yang dijalani Nabi itu sendiri. Ulasan singkat ini berusaha menjelaskan bagaimana seharusnya kita memahami konsep politik Islam, kekuasaan Islam, dan negara Islam.

Pemikir sekular Mesir, Toha Hossein, dalam buku al-Fitnah al-Kubrah menjelaskan memahami politik Islam harus kembali ke praktek Nabi Muhammad, atau selain pada masa Nabi juga harus mengambil pelajaran dari dua khalifah Islam pertama, Abu Bakar dan Umar ibn Khattab karena pada kedua sahabat itu belum terjadi perpecahan (Hossein, 2006:11).

Apa inti dari praktek Nabi dan kedua sahabat di atas. Menurut Hossein, sangat sederhana, bahwa Nabi menjalankan apa yang disebut sebagai prinsip keadilan. Menarapkan keadilan tanpa pandang bulu, atau dalam arti meletakkan keadilan seadil-adilnya di tengah masyarakat. Ini adalah misi al-Qur’an selain misi Tauhid.

Nabi mengajak pada persamaan (al-musâwâ), bahwa tidak ada manusia yang lebih unggul dari manusia lain kecuali aspek takwanya: inna akramakum `inda-llahi atqâkum. Karena itu tidak ada perbedaan antara kuat dan lemah, kaya dan miskin, tuan dan hamba, semua harkat dan martabat manusia di mata Allah adalah sama.

Keadilan inilah yang menjiwai praktek Nabi dalam menyelesaikan setiap perkara. Karena sikap adil ini Nabi tidak berat sebelah. Apapun yang menjadi perkara antara dua kubuh, masing-masing diselesaikan jalur tengah. Maka Nabi pun banyak dicintai, bahkan omongannya pun dipercayai meskipun oleh musuhnya.

Syaikh Mahmud Syaltut dalam buku Min Taujihât al-Islâm (Syaltut, 2004:450) menegaskan keadilan yang dipraktekkan Nabi dengan menghilangkan sekat perbedaan menjadi modal dasar reformasi di masyarakat. Sebagai makhluk ciptaan Allah, semua manusia dilahirkan bebas tanpa harus dibeda-bedakan.

Kekuasaan Islam di masa Nabi dan para sahabat beliau bukan kekuasaan teokrasi. Tidak ada dalil yang menyertai bahwa kekuasaan politik Nabi didasarkan pada blueprint ketuhanan. Teokrasi dipahami sebagai kedaulatan tertinggi Tuhan, siapapun yang menolak samahalnya menolak Tuhan.

Teokrasi tidak mendapat tempat karena Nabi membuka pintu dialog (musyawarah) dengan para sahabat terkait dengan persoalan di luar kemampuannya. Dalam merumuskan strategi berperang, seperti dalam perang Badar misalnya, Nabi meminta pendapat para sahabat, dan para sahabat mengistruksikan agar pasukan Islam lebih dulu menguasai sumur (air). Bukti itu menjadi dalih bahwa Nabi terbuka kompromi dalam hal politik.

Di masa Nabi juga bukan kekuasaan demokrasi dalam arti yang dipahami sekarang, di mana pemimpin negara dipilih langsung oleh semua rakyat, lalu ada pengawasan dan kontrol dari rakyat. Di masa khalifah rasyidin, kepala negara dipilih oleh sebagian kelompok elite, lalu tidak ada mekanisme pengawasan kekuasaan seperti umumnya di negara-negara demokrasi sekarang ini.

Jika kekuasaan Islam di masa itu dilihat mirip kekuasaan demokratis, maka bentuknya adalah demokrasi masih umum, sangat sederhana. Pemimpin dipilih sekelompok elite lalu ketika mengemban amanat pemimpin berjuang di jalan rakyat dengan prinsip keadilan dan persamaan sebagaimana dipraktekkan Nabi (Hossein, 2006:29).

Kekuasaan Islam juga tidak memiliki karakter kekaisaran atau raja. Dua karakter kekuasaan ini sudah tidak perlu lagi menyita perhatian kita. Sistem kekaisaran dan kerajaan sangat tidak relevan sekali di masa Islam awal, kecuali mungkin terjadi di zaman setelahnya: pada masa Dinasti Bani Umayyah, Abbasiyyah dan seterusnya.

Taha Hossein menyebut sistem kekuasaan Islam di masa Nabi dan dua khalifah setelahnya (Abu Bakar dan Umar) adalah sistem hasil kreasi dari internal umat Islam sendiri (Hossein, 2006:31). Inilah kekuasaan yang relevan menurut tempat dan zaman ketika Islam tumbuh. Bila dikaitkan zaman sekarang, kekuasaan Islam di atas sudah tidak ada lagi, mungkin, kecuali pada sistem demokrasi.

Jadi kekuasaan Islam adalah kekuasaan harus ditegakkan di atas prinsip keadilan. Islam tidak merumuskan bentuk atau forma kekuasaan. Sejauh kekuasaan itu menjamin keadilan yang merata sebagaimana pesan dan maksud diturunkannya Risalah Islam, kekuasaan tersebut secara tidak langsung “bergaransi Islam”. Pandangan melaksanakan amanah kekuasaan dengan “keadilan” telah disinggung Ibn Taimiyyah (1263-1338), bahwa siyâsah syar’iyyah selain merujuk pada al-Qur’an harus menyertakan para pelaku politik berlaku adil (Taimiyyah dalam Imarah, 2007:62).

 

Beberapa Kesalahan dalam Politik Islam

Pertama: tidak bisa membedakan antara nilai substansial dan partikular. Di antara nilai substansial adalah keadilan yang bertujuan mereformasi masyarakat, menjamin kehidupan yang teratur dan tersalurkannya hak-hak masyakarat. Misi substansial ini tidak ditangkap sebagai misi suci. Kebanyakan islamis lebih terpesona melihat bentuk atau forma kekuasaan yang sebetulnya lokal dan temporal.

Kedua: tidak bisa membedakan antara praktek Nabi yang agama (al-wahy wa al-dîn) dan yang urusan politik (siyâsî wa dunyâ). Nabi mengemban risalah kenabiaan dan telah menyampaikan itu dengan baik. Dalam wilayah risalah, kita tentu harus sam’an wa tha’atan namun dalam wilayah politik, Nabi membolehkan kita berijtihad. Sebagian besar islamis slip menganggap bahwa semua praktek Nabi adalah wahyu karena itu harus diikuti hingga ke detail-detailnya.

Ketiga: tidak ada pembacaan sejarah politik Islam yang historis. Pembacaan sejarah Islam, sebagaimana dikritik Mohammad Arkoun, mengeyampingkan kesadaran historis (al-wa`yu al-târîkhî), sehingga apapun tradisi pemikiran Islam termasuk politiknya dimaknai sebagai sesuatu yang teologis atau memiliki dimensi agama (al-bu`d al-dînî). Konsekuensinya apa yang teologis itu kemudian diterima tanpa mengambil jarak (distansiasi), sehingga menjadi dogma, dituntut dengan keyakinan bahkan pengorbanan berdarah. Arah baru bembacaan sejarah yang historis mampu membantu kita dalam pendekatan yang analitis dan kritis.

Keempat: menganggap negara Islam (dawlah islâmiyyah) berdiri. Kesalahan laten ini meresahkan umat. Dalih negara Islam tidak pernah ada dalam sejarah (Ismail, 1993:73). Bahkan pada praktek Nabi di Madinah sekalipun tidak ada naskah, teks, dokumen yang menyebut Nabi menegakkan negara Islam. Piagam Madinah (watsîqah al-madînah) menegaskan Madinah adalah negara hukum yang patuh pada konstitusi. Negara polis Madinah memiliki undang-undang jelas dan dilaksanakan dengan tegas. Negara Islam adalah negara yang diatur konstitusi dan dijalankan dengan prinsip keadilan.

Kelima: asumsi kurang tepat bahwa politik Islam dimulai dari pembentukan institusi, sistem dan mekanisme Islam, atau mendirikan negara Islam terlebih dahulu. Pandangan ini bertolak belakang dari ajaran al-Qur’an. Bahwa kesalehan masyarakat dimulai dari pribadi yang saleh, bukan dari institusi yang memadahi masyarakat. Melihat skema al-Qur’an diturunkan, ayat-ayat Madaniyyah baru diturunkan setelah ayat-ayat Makkiyah. Karakteristik ayat-ayat Makkiyah berorientasi membentuk pribadi (mengajarkan tauhid dan tanggung jawab [hari akhir]), sedangkan ayat Madaniyah membentuk hukum. Proses tersebut mengandaikan bahwa kesalehan mayoritas ditentukan kesalehan individunya terlebih dahulu.

* Tulisan ini disampaikan di dalam Diskusi Politik Shiratal Mustaqiem dengan tema “Fiqh Siyasah dan Filsafat Politik: Rekonsolidasi Demokrasi Berbasis Nilai-nilai Pesantren” bersama Agus Wahyudi, MA, Ph.D. (cand.) dan Dr. Mada Sukmajadi (Fisipol UGM), acara diprakarsai oleh Jurnal Mlangi, Pondok Pesantren Aswaja Nusantara, Sabtu, 18 Oktober 2014.

 

 

SUMBER BACAAN

Mahmud Ismail, 1993, al-Islâm al-Siyâsî bain al-Ushûliyyah wa al-Mâniyyîn, Muassasah Syira’ Arabi, Kuwait

Mahmud Syaltut, 2004, Min Taujihât al-Islâm, Dar Shorouk, Kairo

Taha Hossein, 2006, al-Fitnah al-Kubrâ, Dar Ma’arif, Kairo

Muhammad Imarah, 2007, al-Daulah al-Islamiyyah bain al-Almâniyyin wa al-Sulthah al-Dîniyyah, Dar Shorouk, Kairo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s