PERJALANAN MARXISME DI NUSANTARA

Oleh: Harsa Permata

Pendahuluan

Ideologi Marxisme adalah salah satu aliran filsafat barat yang telah mewarnai ragam ideologi di Indonesia. Bisa dikatakan mayoritas pendiri negeri ini pernah mempelajari dan mempraktekkan Marxisme. Bahkan Soekarno, Proklamator, Presiden Indonesia pertama, dan penggali Pancasila, mengIndonesiakan Marxisme dengan konsep Marhaenisme-nya.

Akan tetapi pasca Pemerintahan Soekarno boleh dikata tradisi Marxisme mengalami stagnasi. Pelarangan terhadap ideologi Marxisme melalui TAP MPRS NO.XXV/1966 adalah salah satu penyebabnya. Ketidakbebasan pengkajian terhadap ideologi Marxisme, ditambah stigmatisasi negatif terhadap ideologi Marxisme, membuat tradisi Marxisme di Nusantara menjadi tidak berkembang.

Untuk itu maka kebutuhan untuk mengkaji tradisi Marxisme di Nusantara adalah penting. Dengan ini maka kita bisa melacak kembali akar sejarah dari tradisi Marxisme di Nusantara. Gunanya adalah untuk mengetahui sejarah tradisi Marxisme di Nusantara, bagaimana corak Marxisme yang diaplikasikan oleh para tokoh Marxis Nusantara, dan penyebab stagnasi tradisi Marxisme di Nusantara. Karena sedikit banyak, konsep keadilan sosial dalam sila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, adalah diilhami oleh ideologi Marxisme.

Marxisme di Nusantara

Marxisme sebagai salah satu pandangan filsafat, ideologi, dan politik, sudah berkembang di Eropa sebelum abad ke-20. Sementara di Nusantara, Marxisme  mulai  berkembang setelah abad ke-20, yaitu setelah kedatangan Henk Sneevliet pada tahun 1913, ia adalah seorang pendiri  ISDV  (Indische Sociaal-Democratische Vereeniging), yang kemudian bermetamorfosa menjadi partai komunis yang pertama di Asia, yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI). Awalnya ISDV beraliansi dengan Insulinde yang merupakan pecahan dari Indische Partij. Insulinde beranggotakan kaum Indo-Eropa yang radikal. Akan tetapi kemudian ISDV beralih pada Sarekat Islam yang memiliki pengikut yang besar dari kalangan rakyat (Ricklefs, 2001:216).

Sneevliet adalah salah seorang anggota SDAP (Sociaal Democratische Arbeiderspartij) yang beraliran Marxis di Belanda. Ia sempat menjadi anggota dewan kota Zwolle sebagai perwakilan SDAP. Setelah itu dua bulan kemudian ia diangkat sebagai pimpinan SDAP ranting Zwolle. Ia berangkat ke Hindia, tahun 1913, sempat menjabat sebagai redaksi media media Soerabaiasch Handelsblad. Dan pada tanggal 1 Juli 1913, dirinya menjabat sebagai sekretaris Handelsve-reeniging (serikat dagang) di Semarang. Pada saat itu pula, ia diangkat menjadi penasihat pengurus besar VSTP, di VSTP, ia bertemu dengan dua aktivis Sarekat Islam, yang juga merupakan anggota VSTP, yaitu Semaun dan Darsono (http://sejarahbangsaindonesia.blogdetik.com, diakses tanggal 27 Maret 2012, jam 12:45 WIB).

Sejarawan M.C Ricklefs menuliskan hal ini dalam bukunya History of Modern Indonesia since c. 1200:

“Sarekat Islam was undergoing increasing leftist influence, as ISDV sought its mass base. In 1914 a young Javanese railway worker named Semaun (1899–1971) joined SI’s Surabaya branch. In 1915 he moved to Semarang, where Sneevliet was active in the Railway and Tram Workers Union (VSTP). Semaun now joined ISDV as well. The Semarang SI grew rapidly to 20 000 members in 1917, and under Semaun’s influence it adopted a strongly anti-capitalist line. It opposed SI’s participation in the Indië weerbaar campaign, opposed the idea of sitting in the Volksraad, and bitterly attacked the Central Sarekat Islam (CSI) leadership” (Ricklefs, 2001:217).

Dengan masuknya ideologi Marxisme ke dalam kesadaran individu-individu bangsa yang dijajah oleh kolonialisme Belanda, yang merupakan metamorfosa dari sistem kapitalisme, maka dimulailah tradisi Marxisme di Nusantara.  Setelah PKI dibentuk pada bulan Mei 1920, maka dimulailah tradisi Marxisme-Leninisme di Nusantara. Secara ideologi, Marxisme-Leninisme menitikberatkan pada kepemimpinan partai pelopor dalam perjuangan kelas tertindas yang dalam hal ini adalah kelas proletariat (Sudisman, 1966:32-33).

Pengaruh Sneevliet terhadap pendiri PKI awal, bisa dilihat pada buku Soe Hok Gie, Di Bawah Lentera Merah, dalam bukunya Soe Hok Gie mengatakan:

“Dari Sneevliet-lah mereka belajar menggunakan analisis Marxistis untuk memahami realitas sosial yang dialami. Mereka berpendapat bahwa sebab dari kesengsaraan rakyat Indonesia adalah akibat dari struktur kemasyarakatan yang ada, yaitu struktur kemasyarakatan tanah jajahan yang diperas oleh kaum kapitalis” (Gie, 1999:19-20).

Setelah itu banyak tokoh-tokoh Marxis bermunculan, seperti Haji Misbach, Marco Kartodikromo, Darsono, Semaun, Tan Malaka, Musso, dan lain-lain. Haji Misbach adalah seorang tokoh PKI, yang mencoba menghubungkan konsep keadilan sosial dalam Marxisme yang dalam hal ini adalah masyarakat tanpa kelas, dengan ayat-ayat Al Qur’an. Sementara, Marco Kartodikromo mencoba untuk menghubungkan konsepsi perjuangan kelas dalam ajaran Marxisme, dengan kebudayaan tradisional Jawa. Menurutnya, perjuangan melawan kapitalisme adalah sama halnya dengan perang Bratayudha Joyobinangun demi mempertahankan kemanusiaan dan kehidupan (Gie, 1999:60). Hal yang serupa juga terdapat pada pemikiran Semaun, ini terlihat dari pemikirannya bahwa suatu saat akan ada suatu kondisi yang seperti Jawa kuno, ketika itu semua warga akan hidup dengan apa yang mereka inginkan. Baginya ini akan terjadi jika pemerintahan Soviet terwujud di Nusantara (id.wikipedia.org/wiki/semaun, diakses tanggal 29 Maret 2012, pukul 11:15 WIB).

Darsono memiliki kekaguman terhadap kaum nihilis/anarkis Rusia, seperti Bakunin, dan Sophia Borodina. Sehingga ia menulis tentang kaum nihilis/anarkis Rusia tersebut dengan rasa kagum. Kekaguman ini kemudian membuat munculnya aksi-aksi teror ala nihilis/anarkis Rusia, yang kemudian menyebabkan dibuangnya Haji Misbach (Gie, 1999:65).

Tan Malaka adalah tokoh Marxis berikutnya, ia berasal dari Sumatera Barat. Ia banyak menulis, karyanya yang monumental adalah buku MADILOG (Materialisme Dialektika Logika). MADILOG adalah penjelasan Tan Malaka tentang filsafat materialisme dialektika yang mendasari konsep sosialisme ilmiah Marx dan Engels. Tujuan penjelasan Tan Malaka, adalah untuk mengikis logika mistis yang dominan di Indonesia (Triyana, 2010:5).

Represi pemerintah kolonial Belanda sebelum dan sesudah pemberontakan PKI 1926 dan 1927, mengakibatkan banyak tokoh-tokoh Marxis yang dibuang ke Boven Digul atau keluar negeri, juga ada yang menghabiskan hidupnya dalam pelarian seperti Tan Malaka. Bahkan setelah pemberontakan 1926 dan 1927, PKI dilumpuhkan dan dilarang  oleh pemerintah kolonial Belanda (Poeze, 2008:xvii).

Pasca kemerdekaan Indonesia, Musso kembali ke Indonesia dari Uni Soviet. Misinya adalah untuk menyatukan semua kekuatan komunis ke dalam satu partai. Ini sesuai dengan pemikiran Stalin, bahwa hanya boleh ada satu partai kelas buruh. Untuk itu maka kekuatan-kekuatan kiri yang ada di dalam Front Demokrasi Rakyat, dilebur ke dalam satu partai yaitu PKI. Politbiro PKI yang baru, dibentuk pada tanggal 1 September 1948. Di dalamnya terdapat kader-kader PKI muda, seperti, D.N.Aidit, M.H.Lukman, Njoto, dan Sudisman (Ricklefs, 2001:280).

Pemberontakan Madiun kemudian mengalami kegagalan, tetapi empat kader muda PKI di Politbiro tadi berhasil meloloskan diri dari penangkapan, pertengahan tahun 1950, Aidit, muncul lagi bersama M.H. Lukman, Sudisman, dan Njoto. Ia kemudian memindahkan kantor PKI dari Yogyakarta ke Jakarta (Majalah Tempo Edisi 1-7 Oktober 2007).

Era kepemimpinan Aidit dan kawan-kawan di PKI, menandai awal pragmatisme baru di praktek politik PKI, inilah yang kemudian membuat PKI menjadi salah satu partai politik yang besar dari segi kuantitas kader dan massa. Salah satu wujud dari pragmatisme kepemimpinan Aidit adalah strategi aliansi antara PKI dengan kekuatan nonkomunis yang antikolonialisme. Argumentasi Aidit untuk itu adalah bahwa kaum komunis bisa berkolaborasi dengan borjuis kecil dan borjuis nasional untuk melawan borjuis komprador (borjuis yang bekerja sama dengan imperialis), dan kelas feodal. Menurut Aidit, Indonesia adalah Negara yang semi kolonial dan semi feodal (Ricklefs, 2001:293-294). PKI kemudian menjadi kekuatan politik yang cukup diperhitungkan ketika itu. Ini bisa dilihat dari perolehan suara yang didapat PKI pada pemilu tahun 1955, yaitu sebanyak 6.176.914 suara. Dengan ini PKI mendapatkan 39 kursi di parlemen (Ricklefs, 2010 : 304).

Peristiwa kup militer pada bulan Juni 1965 yang dipimpin oleh Kolonel Boumedienne terhadap Presiden Ahmed Ben Bella, cukup menarik perhatian Aidit. Setelah itu ia berpendapat bahwa karakter kudeta Boumedienne adalah progresif, oleh karena itu maka didukung oleh rakyat. Selain itu, menurutnya jika sebuah kudeta didukung oleh minimal 30% rakyat maka bisa diubah menjadi sebuah revolusi rakyat (Roosa, 2008:227).

Pemikiran inilah yang kemudian diterapkan oleh Aidit dengan biro chususnya yang dipimpin oleh Sjam. Hasilnya adalah peristiwa G-30-S 1965 (Gerakan 30 September 1965), yang kemudian mengakibatkan dihabisinya seluruh organisasi komunis, ditangkapinya orang-orang komunis, dituduh komunis, dan nasionalis radikal yang pro-Soekarno.

Awalnya para jenderal yang dihabisi dalam peristiwa G-30-S akan dihadapkan secara hidup-hidup pada Soekarno, untuk dimintai pertanggungjawaban terkait dengan isu Dewan Jenderal (Roosa, 2008 : 311). Akan tetapi pada prakteknya gerakan tersebut gagal membawa semua jenderal tersebut dalam keadaan hidup, karena tim yang menculik belum pernah dilatih sebelumnya untuk menangkap para jenderal dalam keadaan hidup. Yang ada hanya perintah dari seorang sersan pasukan kawal istana, sebelum penculikan, yang berbunyi: “Tangkap. Jangan sampai ada yang lolos” (Roosa, 2008:311).

Pasca peristiwa G-30-S, ideologi Marxisme, khususnya Marxisme-Leninisme dilarang untuk disebarkan dan pengkajiannya secara ilmiah juga dibatasi. Marxisme menjadi hantu yang menakutkan selama masa Rezim Orde Baru. Tradisi Marxisme di Nusantara pasca pemerintahan Soekarno, bisa dikatakan mandeg.

Baru pada awal tahun 1990-an, banyak aktivis mulai kembali mempelajari karya-karya klasik Marxisme. Ide dua tahap revolusi oleh lenin, yang meliputi revolusi demokratik dan sosialisme, serta penerapan strategi aksi massa mulai dipraktekkan lagi oleh beberapa organisasi mahasiswa dan rakyat, yang salah satunya adalah Partai Rakyat Demokratik (PRD) (Caldwell, M & Utrecht, 2011: 484-486).

Akan tetapi, dengan masih diberlakukannya TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966, 5 Juli 1966, melalui Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 yang berbunyi:

“Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan seluruh ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 ini, kedepan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia” (id.wikipedia.org, diakses tanggal 7/12/2011, jam 8.41 WIB).

Karena itulah maka pemikiran Marxisme tidak bisa dikaji secara luas oleh masyarakat Nusantara. Hal inilah yang kemudian membuat tradisi Marxisme di Nusantara menjadi tersendat dan cenderung mandeg. Diskusi mengenai Marxisme menjadi tidak objektif lagi, dan boleh dikata tidak ada satupun organisasi masyarakat yang terang-terangan mendeklarasikan Marxisme sebagai ideologi.

Penutup

Ideologi Marxisme di Nusantara ternyata mengalami proses sinkretisasi. Para tokoh Marxis Nusantara pada kenyataannya memahami dan mempraktekkan Marxisme secara eklektis, digabungkan dengan pandangan hidup lain, yang sudah mereka anut sebelumnya, atau yang mereka suka. Inilah yang menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip Marxisme dalam praktek politik, sehingga mengakibatkan gagalnya penerapan ideologi Marxisme di Nusantara.

Seperti contoh, penggabungan antara Marxisme dan nihilisme/anarkisme Rusia, berujung pada kegagalan dari pemberontakan PKI tahun1926-1927. Begitu pula yang terjadi pada tahun 1948, pemaksaan penerapan unifikasi kekuatan komunis, yang didasari oleh ajaran Stalin yang anti demokrasi, membuat pemberontakan tahun 1948 menjadi tidak meluas. Selain itu juga kesalahan fatal Musso berikutnya adalah mengajak rakyat untuk memilih Musso atau Soekarno. Padahal yang ada di kesadaran rakyat adalah figur Soekarno yang telah berjuang bersama rakyat pasca pemberontakan PKI tahun 1926, dengan PNI. Sementara Musso, pasca pemberontakan PKI 1926, tidak menginjakkan kaki di Indonesia (kecuali dalam kunjungan rahasia untuk membangun organisasi PKI bawah tanah tahun 1935). Inilah yang kemudian membuat Front Demokrasi Rakyat Banten dan Sumatera tidak mau mendukung pemberontakan PKI Madiun (Ricklefs, 2001:280-281).

Peristiwa G-30-S/1965 adalah puncak dari semua kegagalan itu. Kombinasi antara ideologi Marxisme dan kudeta militer yang elitis mengakibatkan diberangusnya semua kekuatan komunis, dan progresif lainnya. Bahkan seorang Sudisman, anggota Politbiro CC PKI saja mengakui bahwa:

“Gerakan 30 September 1965, menunjukkan, bahwa Politbiro CC PKI yang dipilih pada tahun 1951, dan yang terpilih kembali oleh CC Partai hasil Kongres ke-V dan Ke-VI, bukan saja tidak berhasil melaksanakan koreksi besar Musso, tetapi sudah melakukan penyelewengan-penyelewengan secara serius dari Marxisme-Leninisme. Sebagai akibatnya, PKI tidak dapat memenuhi tugasnya dalam sejarah, sebagai pelopor kelas buruh dan pemimpin perjuangan pembebasan rakyat Indonesia” (Sudisman, 1966:2).

Lebih jauh Sudisman juga menyatakan:

“Pengalaman itu menunjukkan bahwa PKI belum berhasil memperoleh pimpinan inti yang terdiri dari elemen-elemen proletar, yang sungguh-sungguh memiliki pengertian setepat-tepatnya tentang Marxisme-Leninisme, pengertian yang sistematis dan tidak sepotong-sepotong, pengertian yang praktis dan tidak abstrak” (Sudisman, 1966:4).

Hal inilah yang seharusnya menjadi pelajaran untuk kontinuitas tradisi Marxisme di Nusantara. Yaitu apakah akan tetap menggabungkan penerapan prinsip-prinsip Marxisme dengan ideologi lain, “yang secara prinsip berlawanan dengan Marxisme?”, ataukah akan menerapkan Marxisme secara konsisten. Untuk itu maka dibutuhkan sebuah pemahaman yang utuh terhadap ideologi Marxisme. Cara mendapatkan pemahaman tersebut adalah dengan menyelaraskan teori dan praktek Marxisme, dengan metode diskusi dan aksi.*****

*Tulisan ini disampaikan pada acara diskusi bulanan Laboratorium Filsafat Nusantara (LAFINUS), Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, pada hari Selasa 3 April 2012.

DAFTAR PUSTAKA
Buku:

Caldwell, M & Utrecht, E., 2011, Sejarah Alternatif Indonesia, Terjemahan Indonesia, Diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, Djaman Baroe,Yogyakarta.

Gie, S.H, 1999, Di Bawah Lentera Merah, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta.

Poeze, H.A, 2008, Tan Malaka, Gerakan Kiri, Dan Revolusi Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Roosa, John, 2008, Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto, Hasta Mitra, Jakarta.

Ricklefs, M.C., 2001, A History Of Modern Indonesia Since C. 1200, Palgrave, Great  Britain.

Sudisman, 2005, Pledoi Sudisman Politbiro CC PKI, Edi Cahyono’s Experience, Tanpa Tempat.

Triyana, B, 2010, Lakon Tan Malaka, disampaikan dalam diskusi masa depan Tan Malaka sebagai bagian dari opera Tan Malaka di Komunitas Salihara Pasar Minggu tanggal 14 Oktober.

Situs Internet:

http://sejarahbangsaindonesia.blogdetik.com, diakses tanggal 27 Maret 2012, jam 12:45 WIB.

id.wikipedia.org/wiki/semaun, diakses tanggal 29 Maret 2012, pukul 11:15 WIB.

Majalah:

Majalah Tempo Edisi 1-7 Oktober 2007.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s